•           

  •          Animated Pictures Myspace Comments


  • Statistik Blog ini

    • 602,046 Kali
  • Tentang Blog Ini

              TopOfBlogs
            
             My BlogCatalog BlogRank
             PageRank Checking Icon
          
          
            Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
        


       
             
       
  • Tentang Anda

             Free Hit Counters
        IP
    free counters
  •    Top Blogs            server monitor
               
               Blog directory
               Blog directory
              
              Page copy protected against 
web site content infringement by Copyscape
    Add to Technorati Favorites

Buku Panduan Informasi Publik Oleh Depkominfo

DepkominfoDepartemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) meluncurkan Buku Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diperuntukkan bagi petugas pengelola dan pemberi informasi di badan publik.

“Buku panduan ini diharapkan bermanfaat bagi calon petugas pengelola informasi publik di berbagai lembaga pemerintah,” kata Kepala Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika, Suprawoto, di Jakarta, Rabu, dalam acara peluncuran Buku Panduan KIP.

Ia berharap buku tersebut dapat menjadi salah satu model buku panduan bagi Komisi Informasi yang akan menyusun ketentuan tentang tata cara permintaan informasi publik kepada Badan Publik dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik.

Buku tersebut memuat di antaranya tentang esensi UU KIP yang disahkan pada April 2008, komponen penyelenggara UU KIP, hak dan kewajiban pemohon, pengguna informasi publik, dan badan publik, persiapan badan publik, pembiayaan, berbagai jenis informasi, mekanisme permohonan dan pemberian informasi publik, dan sengketa informasi publik.

“Memang UU KIP ini akan sulit dipahami bagi mereka yang tidak turut serta menyusun sejak awal, ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Dan melalui buku inilah kita harapkan semuanya dapat terkomunikasikan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi) Depkominfo, Freddy H. Tulung, mengatakan, tidak bisa tidak upaya untuk melakukan sosialisasi UU KIP adalah dengan gerakan kemitraan yang menggandeng berbagai pihak.

“Ada pesan yang besar yakni untuk mewujudkan sebuah transparansi pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Transparansi dan akuntabilitas inilah yang menunjang perwujudan Good Governance,” katanya.

Terbitnya UU KIP memungkinkan setiap badan publik baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara untuk wajib membuka informasinya.

Dengan demikian tiap warga negara berhak meminta informasi apapun, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan prinsip maximum access limited exemption yakni keterbukaan yang seluas-luasnya dan pengecualian terbatas.

Permohonan informasi ini mesti dilayani dengan sebaik-baiknya, jika tidak maka sang pemohon boleh mengajukan kekecewaan kemudian mengadukan kekecewaannya dan meminta penyelesaian kepada Komisi Informasi dan akhirnya dapat menggugat ke PTUN atau PN dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Sumber KapanLagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: